GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo meluruskan narasi Fahrul Wahidji terkait janji Gubernur Gusnar Ismail untuk menutup perusahaan tambang yang menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. Pemprov menilai, pernyataan yang berkembang perlu ditempatkan dalam konteks persoalan dan ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pengelolaan pertambangan.
Fahrul Wahidji, yang mengatasnamakan diri sebagai Ketua Aliansi Front Pemberantasan Korupsi sekaligus anggota Satgas Pemuda Pengawal Tambang, sebelumnya menyampaikan sejumlah tudingan terkait aktivitas pertambangan di Gorontalo. Namun, Pemprov menilai narasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan substansi persoalan, terutama menyangkut status perizinan dan kewenangan pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap perusahaan tambang.
Persoalan PT Celebes Bone Minerals (CBM) dan PT Bumi Nusantara Perkasa Gorontalo (BNPG) sejatinya telah menjadi pembahasan langsung antara kelompok masyarakat, Gubernur Gusnar Ismail, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili. Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD pada 5 Oktober 2026 itu menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus penjelasan pemerintah mengenai posisi hukum kedua perusahaan tersebut.
Salah satu tuntutan massa ketika itu adalah meminta Gubernur Gusnar Ismail mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, tuntutan tersebut tidak bisa dijawab semata-mata dengan keputusan politik, karena pencabutan izin pertambangan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dan batas kewenangan masing-masing institusi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan mineral logam pada prinsipnya telah beralih ke pemerintah pusat. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut juga diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
“Kalau saya mencabut itu, saya melampaui kewenangan dan hal itu bisa dipidana,” tegas Gusnar saat menerima aspirasi tersebut.
Gubernur justru menawarkan langkah yang dinilai lebih konkret dan sesuai mekanisme hukum, yakni mendorong usulan pencabutan IUP melalui prosedur berjenjang, mulai dari pemerintah kabupaten hingga diteruskan kepada kementerian terkait.
Status PT CBM: IUP Eksplorasi dalam Masa Suspensi
Untuk memperjelas duduk perkara PT Celebes Bone Minerals, Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut mengantongi IUP eksplorasi komoditas mineral logam yang awalnya diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Izin tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 25/KEP/BUP.BB/14/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberian IUP Eksplorasi PT CBM, dengan masa berlaku awal selama delapan tahun.
Dalam perjalanan operasionalnya, perusahaan tersebut pernah mendapatkan penghentian sementara atau suspensi dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Namun, Wardoyo menjelaskan bahwa penghentian sementara tidak serta-merta menghapus atau mengurangi masa berlaku IUP, sepanjang tidak terdapat keputusan pencabutan atau ketentuan lain dari pejabat yang berwenang.
“Pada perjalanannya, PT CBM pernah mendapatkan penghentian sementara atau suspensi dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun demikian, penghentian sementara tidak dengan sendirinya menghapus atau mengurangi masa berlaku IUP, sepanjang tidak terdapat keputusan pencabutan atau ketentuan lain dari pejabat yang berwenang,” jelas Wardoyo, Sabtu (17/10/2026).
Perubahan regulasi melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 kemudian membawa konsekuensi terhadap kewenangan pengelolaan pertambangan mineral logam. Kewenangan yang sebelumnya berada pada pemerintah daerah beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dengan demikian, urusan perizinan, pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pemberian sanksi administratif, perubahan hingga pencabutan IUP PT CBM berada pada Kementerian ESDM sesuai ketentuan yang berlaku.
Lantas, bagaimana status perusahaan tersebut di tingkat pemerintah pusat?
Wardoyo mengungkapkan, berdasarkan surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor T-1758/MB.04/DBM.PU/2026 tanggal 10 September 2026, PT CBM mendapatkan perpanjangan suspensi IUP tahap eksplorasi sampai dengan 29 Oktober 2027.
Artinya, selama masa suspensi tersebut perusahaan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai ketentuan sanksi yang diberlakukan.
“Jadi PT CBM ini sebenarnya sedang dikenai sanksi oleh Kementerian ESDM sampai dengan 29 Oktober 2027. Ketika kewenangan pertambangan masih berada di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, perusahaan ini juga pernah disuspensi atau diberikan sanksi,” tambahnya.
Penjelasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan PT CBM bukan berarti tidak mendapat penanganan pemerintah. Ada mekanisme pengawasan dan sanksi administratif yang telah berjalan di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
PT BNPG Belum Terdaftar dalam Sistem OSS
Selain PT CBM, perusahaan lain yang ikut menjadi sorotan adalah PT Bumi Nusantara Perkasa Gorontalo (BNPG). Terkait perusahaan ini, Pemprov Gorontalo memberikan penjelasan berbeda menyangkut status administrasi perizinannya.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, perusahaan tersebut belum tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS), yakni sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat.
Kepala DPMPTSP Provinsi Gorontalo, Wahyuni D. Matona, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan IUP untuk perusahaan tersebut. Nama perusahaan itu juga tidak ditemukan dalam data OSS yang dapat diakses instansinya.
“PT Bumi Nusantara Perkasa Gorontalo IUP-nya tidak diterbitkan melalui Dinas PMPTSP Provinsi Gorontalo, dalam OSS kami pun tidak ada. Terkait dengan pemenuhan persyaratan dasarnya, seperti PBG dan AMDAL, prosesnya ada di kabupaten setempat,” kata Wahyuni.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kedua perusahaan memiliki status dan aspek administrasi yang berbeda. PT CBM tercatat memiliki IUP eksplorasi dengan status suspensi berdasarkan keputusan pemerintah pusat, sementara PT BNPG disebut belum ditemukan dalam data OSS DPMPTSP Provinsi Gorontalo.
Karena itu, polemik pertambangan tidak semestinya dibangun hanya berdasarkan tudingan atau tuntutan penutupan perusahaan. Publik perlu memahami terlebih dahulu status perizinan, kewenangan pemerintah, serta tahapan hukum yang harus ditempuh.
Pemprov Gorontalo menegaskan bahwa penanganan persoalan pertambangan harus berjalan berdasarkan aturan, bukan sekadar tekanan atau narasi politik. Aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pengawasan lingkungan dan tata kelola pertambangan, tetapi setiap tuntutan juga harus disertai pemahaman terhadap substansi persoalan.