GORONTALO, 14/11/2026 – Wali Kota Gorontalo,Adhan Dambea kembali menyinggung Gubernur Gusnar Ismail karena belum ditetapkannya sejumlah tokoh besar daerah sebagai Pahlawan Nasional. Pernyataan AD di media mendapat tanggapan dari Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato, yang menilai kritik Walikota itu menunjukkan ADhan memang belum paham secara utuh tentang mekanisme dan panjangnya proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional dari beberapa Tokoh Gorontalo.
Bagi Alvian, memperjuangkan tokoh daerah Gorontalo menjadi Pahlawan Nasional bukan perkara sederhana. Ada prosedur, persyaratan sejarah, kajian akademis, serta tahapan penilaian yang harus dilalui sebelum negara memberikan pengakuan atas jasa dan pengabdian seseorang.
Ia menilai, apabila Wali Kota Gorontalo mempersoalkan belum ditetapkannya H.B. Jassin dan dr. Aloei Saboe sebagai Pahlawan Nasional, persoalan tersebut semestinya dilihat dari perspektif prosedur dan proses perjuangannya, bukan semata-mata dijadikan bahan kritik menjatuhkan citra terhadap Gubernur Gusnar Ismail.
“Jika Wali Kota Gorontalo memprotes karena H.B. Jassin dan dr. Aloei Saboe belum masuk sebagai Pahlawan Nasional, itu murni karena ketidaktahuan beliau terhadap prosedurnya. Kita bisa maklumi itu,” ungkap Alvian.
Dosen hukum sekaligus advokat Gorontalo ini kemudian mengingatkan bahwa sejarah pengusulan Pahlawan Nasional di Indonesia memperlihatkan betapa panjangnya proses yang harus diperjuangkan. Ia mencontohkan Kiai Modjo yang perjuangan pengusulannya telah dirintis sejak 1970. Begitu pula Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah dari Riau yang, menurut Alvian, membutuhkan waktu hingga 38 tahun untuk memperoleh pengakuan sebagai Pahlawan Nasional.
Contoh tersebut menjadi gambaran bahwa gelar Pahlawan Nasional tidak bisa diperoleh secara instan. Dibutuhkan ketekunan, konsistensi, penguatan bukti sejarah, serta perjuangan berkelanjutan agar jasa seorang tokoh mendapatkan pengakuan negara.
Karena itu, Alvian meminta agar upaya Gubernur Gusnar Ismail memperjuangkan tokoh-tokoh terbaik Gorontalo di tingkat pemerintah pusat tidak terus-menerus dipersoalkan melalui kritik politik yang penuh tendensi. Menurutnya, perjuangan tersebut membutuhkan dukungan dan kesamaan pandangan bahwa tokoh-tokoh daerah layak mendapatkan tempat dalam sejarah nasional.
“Biarkan saja Gubernur Gusnar Ismail memperjuangkan para putra daerah sebagai Pahlawan Nasional di Jakarta. Wali Kota fokus saja mengurus situs sejarah atau cagar budaya yang diduga sempat dirusaknya,” tegas Alvian.
Pernyataan tersebut sekaligus mengarahkan perhatian pada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni tanggung jawab pemerintah kota Gorontalo dalam menjaga warisan sejarah dan cagar budaya. Bagi Alvian, pelestarian situs sejarah, cagar budaya memiliki hubungan erat dengan sejarah perjuangan bangsa dan Gorontalo, termasuk perjalanan perjuangan Pahlawan Nasional asal Gorontalo, Nani Wartabone.
Sejarah tidak cukup hanya dikenang melalui seremoni atau diperjuangkan melalui pengusulan gelar kehormatan. Sejarah juga harus dijaga melalui perlindungan terhadap bangunan, situs, benda, dan kawasan yang menjadi saksi perjalanan perjuangan generasi terdahulu.