GORONTALO — Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pertamina Patra Niaga dalam menangani antrean bahan bakar minyak (BBM) mulai menunjukkan hasil. Antrean Pertalite di sejumlah SPBU secara umum berangsur landai, meskipun pada jam-jam tertentu masih terdapat antrean kendaraan hingga 50–100 meter di luar area SPBU.
Perkembangan ini menjadi kabar positif bagi masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor yang mengandalkan Pertalite untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Berkurangnya antrean diharapkan dapat membantu memperlancar mobilitas warga, mengurangi waktu tunggu, serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Beberapa hari sebelumnya,Gubernur Gorontalo ,Dr Gusnar Ismail telah melakukan Koordinasi dengan Pertamina Gorontalo untuk mencari solusi masalah antrean ini.
Manager Pertamina Patra Niaga Gorontalo, Satria Saputra Harahap, menjelaskan bahwa antrean sebelumnya turut dipengaruhi meningkatnya permintaan Pertalite akibat peralihan konsumen dari Pertamax menyusul perbedaan harga. Selain itu, potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui pembelian berulang menjadi perhatian dalam pengawasan distribusi.
Untuk mempercepat penanganan, Pertamina mengoptimalkan penyaluran BBM dari IT Gorontalo mulai pukul 01.00 WITA. Jalur pengisian juga ditambah melalui rekonfigurasi nozzle, disertai pemantauan stok dan antrean secara berkala.
Pengawasan di lapangan diperkuat melalui inspeksi mendadak SPBU bersama Tim Satgas BBM Provinsi Gorontalo. Langkah ini ditujukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan subsidi tidak disalahgunakan.
Meski kondisi antrean mulai membaik, upaya penanganan tetap perlu dilanjutkan agar pelayanan di SPBU semakin tertib dan ketersediaan BBM terjaga. Kolaborasi pemerintah daerah, Pertamina, aparat pengawasan, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi.
Dengan antrean yang mulai landai, masyarakat berharap kondisi ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Sebab, keberhasilan penanganan BBM bukan hanya terlihat dari berkurangnya panjang antrean, melainkan juga dari terjaminnya akses masyarakat terhadap bahan bakar secara tertib, adil, dan tepat sasaran.