Editorial:
Jakarta – Prestasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo menembus lima besar nasional bukan sekadar kabar baik bagi jajaran pemerintah daerah. Dalam kacamata sosial-ekonomi, capaian ini menandai keberhasilan menjaga daya beli rumah tangga, stabilitas harga pangan, dan ketahanan sosial masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih membayangi daerah.
TPID Gorontalo meraih peringkat keempat nasional dalam TPID Award 2026, terbaik se-Sulawesi (urutan Pertama), dan menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang masuk lima besar nasional.
Peringkat IV Nasional itu berada di bawah Provinsi Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Penghargaan diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center, Kamis (24/9/2026). Acara itu dihadiri Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Dalam Negeri. Penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mewakili Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Dalam banyak diskusi, inflasi kerap dipandang sebagai angka makroekonomi yang abstrak. Padahal, dampaknya paling cepat dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah, pekerja informal, pedagang kecil, hingga keluarga di pelosok desa. Ketika harga pangan naik, yang terganggu bukan hanya neraca perdagangan, melainkan juga meja makan keluarga. Karena itu, pengendalian inflasi pada hakikatnya adalah kebijakan sosial: ia menentukan apakah masyarakat mampu mempertahankan konsumsi, menjaga gizi anak, dan memenuhi kebutuhan dasar.
Di titik inilah program Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi (BLP3G) dan pasar murah bersubsidi menjadi penting. Keduanya bukan sekadar instrumen teknis pengendalian harga, melainkan jaring pengaman sosial-ekonomi yang menyentuh langsung kelompok rentan. Kebijakan seperti ini membantu mencegah penurunan daya beli yang bisa berujung pada kemiskinan dan ketimpangan.
“Bapak Gubernur Gusnar dan Ibu Wagub Ida menaruh komitmen yang kuat terhadap pengendalian inflasi di Gorontalo. Beberapa program memang diarahkan untuk itu, seperti BLP3G dan pasar murah bersubsidi,” jelas Sofian.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada Juni 2026, inflasi Gorontalo tercatat 4,77 persen, atau 1,43 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional 3,34 persen. Bulan Juli 2026, inflasi Gorontalo turun menjadi 2,95 persen, hanya terpaut 0,07 persen dari rata-rata nasional 2,88 persen. Sementara pada Agustus 2026, inflasi Gorontalo sebesar 3,36 persen, hanya 0,17 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional 3,19 persen.
Angka-angka itu menunjukkan bahwa Gorontalo belum sepenuhnya menyamai capaian nasional, tetapi jarak yang semakin tipis menjadi indikasi perbaikan struktural. Stabilisasi harga pangan, distribusi yang lebih lancar, dan koordinasi lintas institusi mulai membuahkan hasil. Bagi daerah yang struktur ekonominya banyak bertumpu pada sektor riil, pertanian, perikanan, dan UMKM, stabilitas harga adalah prasyarat bagi pertumbuhan yang inklusif.
Keberhasilan Gorontalo tidak lahir dari kerja satu institusi. Sofian menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bukti kerja keras dan sinergi pemerintah daerah mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, TNI, Polri, serta instansi lainnya. Sinergi semacam ini penting karena inflasi daerah bersifat multidimensi: menyangkut produksi, distribusi, transportasi, pasar, hingga komunikasi kebijakan.
Dalam perspektif sosial-ekonomi, tata kelola seperti ini memperlihatkan bahwa pemerintah hadir bukan hanya saat krisis, tetapi juga dalam kerja harian menjaga harga dan melindungi masyarakat. Kepemimpinan yang kuat, data yang akurat, dan program yang tepat sasaran menjadi tiga pilar utama.
Layak Jadi Rujukan, dengan Tantangan Konsistensi
Gorontalo layak menjadi rujukan pengendalian inflasi daerah karena mampu menerjemahkan komitmen politik menjadi program yang terukur dan menyentuh masyarakat. Namun, penghargaan hanyalah titik awal. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi, memperluas dampak program, dan memastikan stabilitas harga benar-benar dirasakan dari pasar tradisional hingga pelosok desa.
“Sekembalinya dari kegiatan ini kami akan melaporkan ke Bapak Gubernur terkait dengan hasil TPID Award. Semoga sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin lintas sektor dapat terus kita jaga dan tingkatkan di tahun yang akan datang,” pungkas Sofian.
Jika prestasi ini dirawat, Gorontalo bukan tidak mungkin menjadi laboratorium pengendalian inflasi yang tidak hanya stabil secara makro, tetapi juga adil secara sosial dan kuat secara ekonomi. Dari Gorontalo untuk Indonesia, stabilitas harga adalah kerja nyata untuk kesejahteraan rakyat.
About the Author
