GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di daerah. Kepastian legalitas dan ketersediaan lahan menjadi salah satu agenda penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai target dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi strategis antara Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di kantor kementerian tersebut, Selasa (20/10/2026).
Rapat dipimpin langsung Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Gubernur Gusnar hadir didampingi Asisten II dan Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo serta Kepala Badan Penghubung.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian ATR/BPN menyampaikan komitmen untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis di Provinsi Gorontalo. Salah satu perhatian utama adalah penyelesaian persoalan pertanahan pada kawasan PSN di Desa Tolongio, Kabupaten Gorontalo Utara.
Kawasan tersebut telah melalui proses pencanangan sejak beberapa waktu lalu. Namun, penyelesaian aspek pertanahan, khususnya penataan dan legalitas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), masih menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan agar tahapan pembangunan dapat berjalan lebih pasti.
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan meminta Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Gorontalo segera menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan secara terukur dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.
Penyelesaian sertifikasi lahan eks HGU di Tolongio ditargetkan rampung paling lambat pada pekan pertama Desember 2026. Target tersebut menjadi tenggat penting bagi jajaran pertanahan di daerah untuk mempercepat proses administrasi dan memastikan kepastian hukum atas lahan yang dibutuhkan.
Bagi pemerintah daerah, kepastian status tanah merupakan bagian penting dari keberlanjutan investasi dan pembangunan infrastruktur. Tanpa penyelesaian persoalan pertanahan, proyek yang telah direncanakan berpotensi menghadapi hambatan dalam pelaksanaan maupun penyelesaian tahapan berikutnya.
Selain membahas kawasan Tolongio, Gubernur Gusnar Ismail juga menyampaikan perkembangan pembangunan Bendungan Bulango Ulu, salah satu infrastruktur strategis yang diharapkan memberikan dampak besar bagi masyarakat Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, Gusnar melaporkan bahwa progres fisik pembangunan bendungan telah mencapai 98 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa proyek tersebut telah memasuki tahap akhir pekerjaan.
Meski demikian, penyelesaian proyek masih membutuhkan dukungan percepatan pembebasan lahan, terutama pada kawasan yang berasal dari lahan eks transmigrasi. Persoalan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dikoordinasikan bersama Kementerian ATR/BPN agar penyelesaian pembangunan tidak terkendala persoalan administrasi dan legalitas pertanahan.
Bendungan Bulango Ulu memiliki arti strategis bagi pengembangan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyelesaian pembangunan beserta seluruh kebutuhan lahannya menjadi perhatian pemerintah daerah.
Melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Pemprov Gorontalo berharap persoalan pertanahan pada kawasan Tolongio maupun kebutuhan lahan Bendungan Bulango Ulu dapat segera dituntaskan.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tetapi juga membutuhkan kepastian hukum, koordinasi lintas instansi, dan penyelesaian administrasi yang terencana.