Editorial:
Tekanan ekonomi global masih menjadi bayang-bayang bagi hampir semua daerah di Indonesia. Harga komoditas yang bergejolak, gangguan rantai pasok, ketidakpastian geopolitik, hingga fluktuasi nilai tukar membuat inflasi bukan lagi sekadar angka di ruang rapat, melainkan persoalan nyata yang menyentuh dapur rumah tangga. Di titik inilah peran daerah diuji: apakah mampu menjaga stabilitas harga, atau justru tenggelam dalam gejolak yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan sendiri.
Provinsi Gorontalo menjawab ujian itu dengan cara yang layak dicatat. Di tengah tekanan global yang masih membayangi perekonomian daerah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Gorontalo berhasil meraih peringkat keempat nasional dalam TPID Award 2026 sekaligus menjadi yang terbaik di Pulau Sulawesi. Gorontalo juga menjadi satu-satunya provinsi di Sulawesi yang menembus lima besar nasional, berada di bawah Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Penghargaan itu diserahkan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center, Kamis, 24 September 2026, dan diterima Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim mewakili Gubernur Gusnar Ismail.
Prestasi ini bukan sekadar simbol. Ia adalah cermin dari tata kelola yang serius, kolaborasi yang erat, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam banyak kasus, inflasi hanya dilihat sebagai persoalan teknis moneter yang menjadi ranah bank sentral. Padahal, di daerah, inflasi adalah persoalan pemerintahan yang menyangkut daya beli, distribusi pangan, transportasi, hingga komunikasi lintas institusi. Gorontalo tampaknya memahami betul logika itu.
Kunci pertama yang dibangun Gorontalo adalah sinergi lintas sektor. Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bukti kerja keras dan sinergi pemerintah daerah mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, TNI, Polri, serta instansi lainnya. Sinergi semacam ini bukan hal yang mudah dirawat. Ia menuntut kepemimpinan yang mampu menyatukan agenda, bukan sekadar membagi tugas. Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah dinilai memiliki komitmen kuat terhadap pengendalian inflasi, dan komitmen itu diterjemahkan ke dalam program yang menyentuh langsung masyarakat.
Dua program yang menonjol adalah Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi (BLP3G) dan pasar murah bersubsidi. Keduanya bukan kebijakan yang elitis. BLP3G dan pasar murah bersubsidi menyasar kebutuhan rumah tangga, terutama kelompok rentan yang paling cepat terkena dampak gejolak harga. Di sinilah pengendalian inflasi tidak berhenti pada stabilisasi angka, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat kecil. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya soal statistik, melainkan soal apakah keluarga di pelosok masih mampu membeli beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat narasi itu. Pada Juni 2026, inflasi Gorontalo tercatat 4,77 persen, atau 1,43 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 3,34 persen. Bulan berikutnya, Juli 2026, inflasi Gorontalo turun menjadi 2,95 persen, hanya terpaut 0,07 persen dari rata-rata nasional 2,88 persen. Pada Agustus 2026, inflasi Gorontalo berada di angka 3,36 persen, hanya 0,17 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional 3,19 persen. Angka-angka ini menunjukkan jarak yang semakin tipis. Gorontalo belum sepenuhnya menyamai capaian nasional, tetapi arah perbaikannya jelas: menuju stabilisasi yang lebih struktural.
Dari Gorontalo, Indonesia bisa belajar setidaknya empat hal. Pertama, pengendalian inflasi membutuhkan komitmen politik yang kuat, bukan hanya instruksi teknis. Kedua, sinergi lintas sektor harus dirawat setiap hari, bukan hanya menjelang penghargaan. Ketiga, kebijakan harus menyentuh langsung masyarakat rentan, karena merekalah yang paling merasakan gejolak harga. Keempat, data harus menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap laporan.
Tentu, penghargaan hanyalah titik awal. Tantangan ke depan jauh lebih berat: menjaga konsistensi, memperluas dampak program, dan memastikan stabilitas harga benar-benar dirasakan dari pasar tradisional hingga pelosok desa. Sofian Ibrahim menyatakan akan melaporkan hasil TPID Award kepada Gubernur Gorontalo dan berharap sinergi lintas sektor terus dijaga dan ditingkatkan. Harapan itu penting, karena prestasi yang tidak dirawat akan cepat pudar.
Namun, setidaknya Gorontalo telah menunjukkan satu hal, daerah tidak harus menjadi penonton dalam dinamika ekonomi nasional. Di tengah tekanan global, Gorontalo memilih berlari, bukan berjalan. Jika cara kerja yang dibangun di Bumi Serambi Madinah ini direplikasi daerah lain, bukan tidak mungkin Indonesia memiliki fondasi pengendalian inflasi yang lebih kokoh. Dari Gorontalo untuk Indonesia, stabilitas harga bukan hanya impian, melainkan kerja nyata.
About the Author
