GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.748.000. Kebijakan yang ditetapkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail ini membawa kenaikan sebesar Rp342.856 atau 10,07 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang berada pada angka Rp3.405.144.
Persentase kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di antara enam provinsi di Pulau Sulawesi berdasarkan data pembanding per 21 November 2026. Capaian ini menempatkan Gorontalo sebagai salah satu daerah yang memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
Penetapan UMP 2027 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 473/15/XI/2026 tertanggal 21 November 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Drs. Wardoyo Pongoliu, M.Si., Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan bahwa penetapan besaran UMP tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi.
Proses penetapannya mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari ketentuan regulasi pengupahan, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga aspirasi yang disampaikan unsur pengusaha dan pekerja. Dengan demikian, kebijakan pengupahan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan buruh, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha.
Hal menarik lainnya, UMP Gorontalo 2027 sebesar Rp3.748.000 berada sedikit di atas angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp3.746.312.
Selisih tersebut memang tidak terlalu besar. Namun, secara kebijakan, penetapan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menjaga agar standar upah minimum dapat memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar pekerja di tengah dinamika ekonomi dan perubahan biaya hidup.
Di sisi lain, kenaikan UMP juga membawa konsekuensi bagi dunia usaha. Perusahaan dituntut menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan industrial yang sehat.
Dalam keputusan gubernur tersebut ditegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan. Bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan upah minimum, terdapat mekanisme permohonan pengecualian kepada gubernur berdasarkan kesepakatan bipartit dan audit eksternal.
Sementara itu, ketentuan UMP tidak diberlakukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi akan terus melakukan sosialisasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pengupahan di berbagai sektor usaha.