GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menatap Tahun Anggaran 2027 dengan optimisme terhadap peningkatan pendapatan daerah. Selain ditopang proyeksi pendapatan APBD yang mencapai sekitar Rp1,56 triliun, pemerintah juga membidik sejumlah potensi penerimaan baru, terutama dari sektor pertambangan rakyat dan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melihat sektor pertambangan sebagai salah satu peluang yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari aktivitas pertambangan berskala besar, tetapi juga melalui pengembangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam penyampaiannya terkait APBD 2027, Gusnar mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan dua izin pertambangan rakyat, sementara tiga izin lainnya sedang dalam proses finalisasi.
Menurutnya, pengembangan IPR harus berjalan dengan tata kelola yang baik. Aktivitas pertambangan rakyat perlu diarahkan agar lebih tertib, terkonsentrasi, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, keberadaan IPR diharapkan memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, masyarakat memperoleh ruang legal untuk menjalankan kegiatan ekonomi pertambangan. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peluang meningkatkan pendapatan melalui kontribusi sektor tersebut.
Namun, perhatian Gusnar tidak berhenti pada pertambangan rakyat. Potensi penerimaan dari aktivitas perusahaan pertambangan berskala besar juga menjadi perhatian serius, khususnya berkaitan dengan royalti dan Dana Bagi Hasil sektor pertambangan.
Gusnar mengungkapkan informasi yang diterimanya dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Gorontalo mengenai produksi PT Pani Gold. Berdasarkan informasi tersebut, hasil produksi perusahaan telah mencapai lebih dari 4.000 kilogram material doré, yaitu campuran emas, perak, dan logam lainnya.
Dari material tersebut, diperkirakan sekitar 40 persen dapat menjadi emas setelah melalui proses pemurnian. Artinya, terdapat potensi sekitar satu ton emas yang dapat dihasilkan dari material produksi tersebut.
Besarnya potensi ini tentu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam melihat peluang peningkatan penerimaan negara yang berimplikasi terhadap dana bagi hasil untuk Gorontalo.
Gusnar menjelaskan, dana bagi hasil yang diterima daerah sejauh ini baru sekitar Rp14 miliar. Setelah melakukan komunikasi dengan jajaran direksi PT Pani Gold, ia memperoleh penjelasan bahwa penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan berdasarkan hasil penjualan emas.
Dengan mekanisme tersebut, material hasil produksi yang belum dimurnikan atau belum terjual belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan penerimaan negara.
Gusnar mengaku telah menanyakan keberadaan sisa material hasil produksi tersebut kepada pihak perusahaan dan memperoleh penjelasan bahwa material itu masih tersimpan di gudang.
Persoalan inilah yang menurutnya perlu ditelusuri lebih jauh agar potensi penerimaan negara dan hak daerah dapat dihitung secara tepat.
Ia bahkan mengajak DPRD Provinsi Gorontalo untuk bersama-sama mengawal dan menelusuri mekanisme penghitungan dana bagi hasil tersebut. Pemerintah ingin memastikan tidak ada potensi penerimaan daerah yang terlewatkan, termasuk kemungkinan adanya kekurangan pembayaran atau kurang bayar DBH yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme resmi.
“Ini harus kita telusuri bersama-sama dengan anggota DPRD. Kita ingin memastikan potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan dapat dihitung secara tepat, sehingga hak daerah tidak terabaikan,” tegas Gusnar.
Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, optimalisasi pendapatan dari sektor pertambangan menjadi salah satu peluang untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Apalagi, kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat, sementara pemerintah dituntut mampu menyediakan pelayanan publik dan program pembangunan yang semakin berkualitas.
Dalam APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,56 triliun, dengan alokasi belanja sekitar Rp1,5 triliun. Angka tersebut menjadi gambaran kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas.
Namun, Gusnar melihat masih ada ruang untuk meningkatkan kemampuan fiskal tersebut melalui optimalisasi PAD dari IPR maupun tambahan DBH dari sektor pertambangan.
Jika berbagai potensi itu dapat direalisasikan sesuai ketentuan, maka pemerintah daerah memiliki peluang memperluas ruang pembiayaan pembangunan. Tambahan penerimaan dapat menjadi dukungan bagi program infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta berbagai kebutuhan strategis daerah.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan dari sektor pertambangan juga harus diiringi pengawasan terhadap kepatuhan perizinan, kewajiban perusahaan, dan dampak lingkungan. Sebab, kontribusi ekonomi sektor pertambangan tidak boleh mengabaikan keberlanjutan lingkungan maupun kepentingan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Gusnar juga menegaskan kesiapan pemerintah provinsi bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan seluruh jajaran untuk melaksanakan APBD 2027. Persiapan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa akan dipercepat agar pelaksanaan program dapat dimulai sejak awal Januari sesuai prosedur dan regulasi.