GORONTALO – Persoalan pengangguran membutuhkan penanganan serius dan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membuka kesempatan kerja, tetapi perlu membangun sinergi dengan seluruh elemen, termasuk kepolisian dan dunia usaha, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan serta mampu bersaing di pasar kerja.
Semangat kolaborasi itulah yang diwujudkan Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), Senin (16/11/2026), di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo.
Program yang diluncurkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang ini menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi masyarakat usia produktif yang belum bekerja.
Sebanyak 116 peserta program magang Kementerian Ketenagakerjaan dari berbagai bidang keterampilan turut mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mendapatkan pembekalan kompetensi yang beragam, mulai dari barista, tata rias, tata boga, desain grafis, operator kelistrikan, teknisi, hingga pembuatan pakan ternak.
Beragam keterampilan tersebut menjadi modal penting bagi para pencari kerja untuk memasuki dunia usaha dan industri. Bahkan, sebagian diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui kegiatan wirausaha.
Gubernur Gusnar Ismail menyambut positif inisiatif Polda Gorontalo. Menurutnya, POLIRAN merupakan bentuk inovasi sosial yang dapat memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan pengangguran.
Namun, Gusnar mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh berhenti pada kegiatan pelatihan. Para peserta harus mendapatkan pendampingan dan pengawalan hingga benar-benar memiliki akses terhadap pekerjaan.
“Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Kapolda, ini perlu kita kawal terus, kita hantarkan adik-adik kita ini ke dunia pekerjaan, syukur-syukur bisa bekerja sendiri atau memasuki pekerjaan yang sudah ada,” ujar Gusnar.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan terbesar program ketenagakerjaan bukan sekadar menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi memastikan keterampilan itu memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan.
Gusnar mengungkapkan, dari sekitar 1,2 juta penduduk Gorontalo, terdapat kurang lebih 3,6 persen penduduk yang masih menganggur. Angka tersebut setara dengan sekitar 50 ribu orang yang belum memiliki pekerjaan.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi produktif.
Karena itu, Pemprov Gorontalo terus melakukan pembenahan terhadap fasilitas peningkatan kualitas tenaga kerja. Salah satunya melalui pengembangan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) yang kini telah memiliki bangunan representatif, meskipun belum sepenuhnya beroperasi.
Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk pengembangan workshop, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan. Keberadaan BLK diharapkan menjadi pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.
Di sisi lain, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang menegaskan bahwa POLIRAN merupakan bagian dari transformasi Polri yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.
Menurutnya, institusi kepolisian juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, termasuk persoalan pengangguran.
“Melalui POLIRAN kita terus berupaya memberikan ruang pelatihan dan pendampingan keterampilan kepada masyarakat usia produktif yang belum bekerja, agar mereka memiliki keahlian dan diserap oleh dunia kerja atau mandiri melalui berwirausaha,” kata Nurworo.
Kapolda juga menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran Polda Gorontalo dan panitia penyelenggara untuk mengawal pelaksanaan POLIRAN secara serius. Sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan harus diperkuat agar program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari kerja.
Kepada para peserta, Kapolda berpesan agar mengikuti seluruh tahapan pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan kesempatan tersebut sebagai ruang untuk meningkatkan kemampuan serta mempersiapkan masa depan.
POLIRAN bukan sekadar program yang mempertemukan pemerintah dan kepolisian dalam sebuah kegiatan seremonial. Program ini harus mampu menjadi jembatan antara masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
Keberhasilannya tentu tidak hanya diukur dari 116 peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi dari sejauh mana mereka mampu memperoleh pekerjaan, membangun usaha, dan meningkatkan taraf hidup.
Sinergi Gusnar Ismail dan Kapolda Gorontalo melalui POLIRAN menghadirkan harapan baru bagi pencari kerja. Sebab, mengatasi pengangguran bukan hanya tentang menyediakan pelatihan, melainkan membuka jalan agar masyarakat memiliki kesempatan bekerja, mandiri secara ekonomi, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.