Editorial:
GORONTALO – Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Tanpa dukungan fiskal yang kuat, berbagai program pemerintah akan sulit bergerak maksimal. Karena itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menatap Tahun Anggaran 2027 dengan optimisme, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melihat APBD 2027 bukan sekadar instrumen rutin pengelolaan keuangan pemerintah, melainkan momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik, pemerintah dituntut semakin kreatif menggali sumber pendapatan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kepentingan masyarakat.
Optimisme tersebut didukung oleh proyeksi pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp1,56 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan menjadi modal bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan pada tahun mendatang.
Namun, bagi Gusnar, potensi keuangan Gorontalo tidak berhenti pada angka yang telah tercantum dalam APBD. Masih ada peluang penerimaan yang perlu diperjuangkan, terutama dari sektor pertambangan yang memiliki kontribusi ekonomi cukup besar di daerah.
Salah satu peluang yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan dua izin pertambangan rakyat, sementara tiga izin lainnya sedang dalam proses finalisasi.
Keberadaan IPR diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menata aktivitas pertambangan rakyat agar lebih tertib, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan pengelolaan yang baik, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan kepentingan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan.
Di luar potensi IPR, perhatian Gusnar juga tertuju pada penerimaan negara dari aktivitas pertambangan berskala besar, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari royalti atau iuran produksi pertambangan.
Dalam penyampaiannya terkait APBD 2027, Gusnar mengungkapkan informasi mengenai produksi PT Pani Gold yang telah menghasilkan lebih dari 4.000 kilogram material doré, yakni campuran emas, perak, dan logam lainnya. Dari material tersebut diperkirakan sekitar 40 persen dapat menjadi emas setelah melalui proses pemurnian.
Potensi ini menjadi perhatian tersendiri karena berkaitan dengan besarnya penerimaan negara dan peluang peningkatan dana bagi hasil untuk daerah.
Gusnar menyebutkan, dana bagi hasil yang diterima Gorontalo sejauh ini baru berada di kisaran Rp14 miliar. Setelah berkomunikasi dengan jajaran direksi PT Pani Gold, ia memperoleh penjelasan bahwa penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan berdasarkan hasil penjualan emas.
Artinya, hasil produksi yang belum dimurnikan atau belum terjual belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan penerimaan tersebut.
Bagi pemerintah daerah, informasi ini membuka ruang untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Gusnar menilai perlu ada pengawalan bersama agar mekanisme penghitungan penerimaan sektor pertambangan dapat dipahami secara utuh dan hak daerah dapat diperhitungkan sesuai ketentuan.
Ia pun mengajak DPRD Provinsi Gorontalo ikut menelusuri potensi tersebut, termasuk kemungkinan adanya kekurangan pembayaran atau kurang bayar dana bagi hasil yang masih perlu diklarifikasi melalui mekanisme resmi.
Langkah ini penting agar daerah tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memperoleh manfaat fiskal yang proporsional dari kegiatan ekonomi tersebut.
Di sinilah tantangan pengelolaan sumber daya alam Gorontalo menjadi semakin relevan. Kekayaan tambang semestinya tidak hanya tercermin dalam angka produksi perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Meski demikian, peningkatan penerimaan dari sektor pertambangan tetap harus diiringi pengawasan terhadap aspek lingkungan, kepatuhan perizinan, serta tanggung jawab perusahaan. Sebab, pembangunan ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan justru berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekologis yang lebih besar di kemudian hari.
Sementara itu, dari sisi belanja, APBD Provinsi Gorontalo 2027 dialokasikan sekitar Rp1,5 triliun. Pemerintah masih melihat peluang penambahan kapasitas belanja apabila terdapat peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil sektor pertambangan sepanjang tahun anggaran berjalan.
Tambahan pendapatan tersebut tentu akan menjadi peluang untuk memperluas pembiayaan berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga program pemberdayaan di berbagai sektor.
Namun, besarnya pendapatan harus diikuti dengan kualitas belanja. Pemerintah dituntut memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Gusnar sendiri menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah dan seluruh jajaran telah siap melaksanakan APBD 2027. Persiapan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa akan dilakukan lebih awal agar program pembangunan dapat mulai berjalan pada awal Januari sesuai prosedur dan regulasi.
Kesiapan ini menjadi penting karena persoalan pembangunan daerah bukan hanya terletak pada ketersediaan anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah mengeksekusi program secara tepat waktu.
Pada saat yang sama, pengawasan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan. Sinergi eksekutif dan legislatif diperlukan, bukan hanya ketika membahas dan menetapkan APBD, tetapi juga saat mengawasi pelaksanaannya serta memperjuangkan optimalisasi pendapatan daerah.
optimisme fiskal yang dibangun Gusnar untuk 2027 harus bermuara pada satu tujuan utama: kepentingan rakyat.
Memburu potensi pendapatan bukan semata-mata mengejar besarnya angka dalam neraca keuangan daerah. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan ikhtiar memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara bertanggung jawab, memberikan manfaat bagi daerah, dan tidak meninggalkan persoalan lingkungan bagi generasi mendatang.
Dengan penguatan PAD, optimalisasi dana bagi hasil, serta pengelolaan belanja yang berkualitas, APBD 2027 diharapkan menjadi pijakan penting bagi Gorontalo untuk membangun kemandirian fiskal.
Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar seberapa besar pendapatan yang berhasil dihimpun, melainkan seberapa besar manfaat yang kembali kepada rakyat.