GORONTALO –17/11/2026. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan, seluruh jajaran pemerintah daerah bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie siap memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi Gusnar, penetapan APBD bukanlah akhir dari proses perencanaan anggaran, melainkan awal dari tanggung jawab besar pemerintah untuk menerjemahkan berbagai aspirasi masyarakat menjadi kerja nyata. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempersiapkan tahapan pelaksanaan anggaran sejak dini.
Langkah pertama yang menjadi perhatian adalah mempercepat proses administrasi, termasuk mempersiapkan tahapan pengadaan barang dan jasa. Persiapan tersebut diharapkan dapat dilakukan lebih awal sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga program-program pemerintah sudah bisa berjalan sejak awal Januari 2027.
“Kami, saya sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur dan seluruh jajaran, siap melaksanakan APBD 2027. Persiapan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa akan segera dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Mudah-mudahan awal Januari semuanya sudah bisa terlaksana,” tegas Gusnar.
Keseriusan mempercepat pelaksanaan APBD ini menjadi penting agar anggaran tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar bergerak menjadi kegiatan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Dari sisi kemampuan fiskal, APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Pendapatan daerah tercatat sekitar Rp1,56 triliun, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pembiayaan pembangunan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Namun, Gusnar tidak ingin pemerintah hanya bergantung pada angka pendapatan yang telah ditetapkan. Ia melihat masih terdapat sejumlah peluang yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terutama dari sektor pertambangan.
Salah satu potensi tersebut berasal dari pengembangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Menurut Gusnar, hingga saat ini dua izin pertambangan rakyat telah diterbitkan, sementara tiga izin lainnya sedang memasuki proses finalisasi.
Pemerintah berharap pengembangan IPR dapat memberikan dua manfaat sekaligus. Pertama, menciptakan aktivitas pertambangan rakyat yang lebih tertata, terkendali, dan sesuai ketentuan. Kedua, membuka peluang tambahan penerimaan bagi daerah melalui kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan asli daerah.
Di luar pertambangan rakyat, perhatian pemerintah juga tertuju pada potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, khususnya royalti atau iuran produksi.
Gusnar mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemegang izin usaha pertambangan khusus di Gorontalo, produksi PT Pani Gold telah menghasilkan lebih dari 4.000 kilogram material doré, yakni material campuran emas, perak, dan logam lainnya. Dari material tersebut diperkirakan sekitar 40 persen dapat menjadi emas setelah melalui proses pemurnian.
Potensi ini dinilai perlu ditelusuri lebih jauh karena berkaitan dengan besaran penerimaan negara dan kemungkinan tambahan dana bagi hasil untuk daerah.
Gusnar menjelaskan, dana bagi hasil yang diterima Gorontalo sejauh ini baru sekitar Rp14 miliar. Setelah berkomunikasi dengan jajaran direksi PT Pani Gold, ia memperoleh penjelasan bahwa penghitungan PNBP yang menjadi dasar penerimaan negara dilakukan berdasarkan hasil penjualan emas.
Dengan demikian, material hasil produksi yang belum melalui proses pemurnian atau belum terjual belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan penerimaan tersebut.
Persoalan ini, menurut Gusnar, membutuhkan perhatian dan pengawalan bersama, termasuk dari DPRD Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah ingin memastikan mekanisme penghitungan penerimaan sektor pertambangan berjalan transparan dan seluruh hak daerah dapat diperhitungkan sesuai ketentuan.
Ia juga membuka kemungkinan adanya potensi kekurangan pembayaran atau kurang bayar dana bagi hasil yang perlu diklarifikasi lebih lanjut melalui penelusuran data dan mekanisme resmi.
“Ini harus kita telusuri bersama-sama dengan anggota DPRD. Kita ingin memastikan potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan dapat dihitung secara tepat, sehingga hak daerah tidak terabaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, dari sisi belanja, APBD 2027 dialokasikan sekitar Rp1,5 triliun untuk membiayai berbagai program pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah juga mencermati peluang penambahan kapasitas belanja apabila terdapat peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil sektor pertambangan sepanjang tahun anggaran berjalan.
Bagi Gusnar, penguatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan efektivitas belanja. Sebab, besarnya anggaran tidak akan berarti banyak apabila tidak dikelola secara tepat sasaran dan tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD. Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui para wakil rakyat dalam proses pembahasan RAPBD harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan.
Gusnar menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas kerja sama dalam pembahasan RAPBD hingga menjadi APBD Tahun Anggaran 2027. Ia sekaligus meminta dukungan dan pengawasan DPRD agar pelaksanaan anggaran berlangsung sesuai perencanaan, transparan, serta akuntabel.