GORONTALO – Persoalan pengangguran masih menjadi salah satu tantangan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Di tengah kebutuhan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan langkah konkret yang tidak hanya berorientasi pada pelatihan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan usaha sendiri.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo menghadirkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program yang diluncurkan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Senin (16/11/2026), menjadi salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat usia produktif.
Peluncuran POLIRAN dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang. Sebanyak 116 peserta program magang Kementerian Ketenagakerjaan dari berbagai bidang keterampilan turut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Para peserta mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi di sejumlah bidang, mulai dari barista, tata rias, tata boga, desain grafis, operator kelistrikan, teknisi, hingga pembuatan pakan ternak. Keberagaman bidang keterampilan ini diharapkan mampu membuka jalan bagi peserta untuk memasuki berbagai sektor pekerjaan sekaligus membangun usaha secara mandiri.
Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, kehadiran POLIRAN merupakan langkah positif dalam memperkuat upaya penanganan pengangguran. Gubernur Gusnar Ismail mengapresiasi inisiatif Polda Gorontalo yang dinilai mampu melengkapi program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Gusnar menegaskan, program tersebut harus dikawal secara berkelanjutan. Sebab, persoalan utama bukan hanya bagaimana masyarakat memperoleh pelatihan, melainkan bagaimana keterampilan yang dimiliki dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
“Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Kapolda, ini perlu kita kawal terus, kita hantarkan adik-adik kita ini ke dunia pekerjaan, syukur-syukur bisa bekerja sendiri atau memasuki pekerjaan yang sudah ada,” ujar Gusnar.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 1,2 juta penduduk Gorontalo, terdapat kurang lebih 3,6 persen penduduk yang masih menganggur. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 50 ribu orang yang belum memiliki pekerjaan.
Angka ini menjadi gambaran bahwa tantangan ketenagakerjaan di Gorontalo membutuhkan perhatian serius. Pemerintah tidak hanya dituntut memperluas kesempatan kerja, tetapi juga harus memastikan tersedianya tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Dalam konteks tersebut, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah. Gusnar menjelaskan bahwa UPTD BLK Gorontalo saat ini telah memiliki bangunan representatif, meskipun belum sepenuhnya beroperasi. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk pengembangan workshop, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan.
Keberadaan BLK diharapkan menjadi pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja, sehingga masyarakat Gorontalo memiliki akses lebih luas terhadap pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang menyampaikan bahwa POLIRAN merupakan wujud transformasi Polri yang semakin memperluas peran dan kontribusinya dalam kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk pengangguran.
“Melalui POLIRAN kita terus berupaya memberikan ruang pelatihan dan pendampingan keterampilan kepada masyarakat usia produktif yang belum bekerja, agar mereka memiliki keahlian dan diserap oleh dunia kerja atau mandiri melalui berwirausaha,” kata Nurworo.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran Polda Gorontalo dan panitia penyelenggara untuk memastikan program tersebut berjalan secara serius dan berkelanjutan. Sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pelatihan yang diberikan benar-benar berujung pada peluang kerja.
Kepada 116 peserta, Kapolda berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian program dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan diri.
Pada akhirnya, keberhasilan POLIRAN tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak peserta yang berhasil memperoleh pekerjaan, terserap dunia usaha, atau mampu membangun usaha mandiri setelah menyelesaikan program.
POLIRAN diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan pelatihan semata, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di tengah tantangan pengangguran yang masih dihadapi Gorontalo, kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian ini menghadirkan harapan bahwa keterampilan dapat menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi. Sebab, setiap tenaga kerja yang berhasil diberdayakan bukan hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan pembangunan ekonomi daerah.