GORONTALO – Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas rutin. Dibutuhkan keberanian melakukan perubahan, menghadirkan inovasi, serta mengadaptasi praktik-praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan pemaparan hasil Studi Lapangan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Provinsi Gorontalo Tahun 2026, yang dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie bersama Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Selasa (20/10/2026).
Keduanya menekankan bahwa hasil studi lapangan harus ditindaklanjuti menjadi inovasi dan aksi perubahan yang konkret. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran di luar daerah tidak sekadar menjadi pengalaman administratif atau pemenuhan tahapan pelatihan, tetapi mampu memberikan kontribusi terhadap pembenahan tata kelola pemerintahan.
Sebanyak 40 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengikuti kegiatan tersebut. Studi lapangan dilaksanakan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dengan membagi peserta ke dalam tiga kelompok berdasarkan lokus organisasi yang menjadi objek pembelajaran.
Kelompok I melakukan studi lapangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelompok II di Dinas Pariwisata Daerah, sedangkan Kelompok III mempelajari tata kelola dan perencanaan pembangunan di Bappelitbangda Kota Tomohon.
Dari ketiga lokus tersebut, peserta memperoleh gambaran mengenai berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, pengembangan sektor pariwisata, hingga pemanfaatan data dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie mengapresiasi hasil pemaparan peserta. Menurutnya, berbagai praktik baik yang ditemukan selama studi lapangan perlu dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik daerah Gorontalo.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya keterlibatan perbankan swasta dalam mendukung kegiatan pariwisata, penguatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, serta optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Studi lapangan ini diharapkan membawa perubahan yang baik, bukan hanya menambah pengalaman, tetapi juga menghadirkan gagasan dan inovasi yang bisa diterapkan dalam pekerjaan masing-masing,” ujar Idah.
Idah juga mengingatkan agar hasil studi lapangan tidak berhenti dalam bentuk laporan maupun dokumentasi kegiatan. Lebih dari itu, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki program serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Sementara itu, Sekdaprov Sofian Ibrahim menegaskan bahwa esensi studi lapangan bukan terletak pada daerah yang dikunjungi, melainkan pada kemampuan peserta memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikan praktik baik yang ditemukan.
“Yang terpenting bukan semata-mata lokasi yang dikunjungi, tetapi apa yang bisa kita pelajari dan implementasikan. Hasil studi lapangan harus menjadi bagian penting dalam aksi perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi,” kata Sofian.
Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Kondisi tersebut menuntut aparatur untuk mengubah pola pikir, dari sekadar menyelesaikan pekerjaan rutin menjadi birokrat yang mampu menciptakan terobosan dan memberikan solusi.
Aparatur pemerintah, lanjutnya, tidak cukup hanya bekerja berdasarkan kebiasaan dan program yang telah disusun. Diperlukan kemampuan membaca persoalan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta menghadirkan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman.
Sofian juga menekankan pentingnya dukungan pimpinan, kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah, dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menjalankan aksi perubahan. Tanpa komitmen bersama, inovasi yang dirancang berpotensi berhenti sebagai gagasan tanpa implementasi yang berkelanjutan.