JAKARTA – Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali diuji melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Pusat.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail hadir langsung dalam presentasi dan wawancara uji publik pimpinan badan publik yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kehadiran orang nomor satu di Provinsi Gorontalo tersebut menjadi bagian penting dari tahapan penilaian keterbukaan informasi publik, sekaligus memperlihatkan keseriusan pimpinan daerah dalam mendorong transparansi pemerintahan.
Dalam tahapan uji publik tersebut, presentasi dan wawancara pimpinan badan publik dilaksanakan secara panel di hadapan tim penguji. Provinsi Gorontalo berada dalam satu sesi bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Aceh.
Lebih dari sekadar memenuhi tahapan penilaian, kehadiran Gubernur Gusnar menjadi pesan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, melainkan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah yang harus dimulai dari pucuk pimpinan.
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo, menyampaikan apresiasi atas kesediaan gubernur menghadiri langsung agenda tersebut. Menurutnya, kehadiran pimpinan badan publik memiliki arti penting dalam menunjukkan keseriusan pemerintah daerah membangun budaya keterbukaan informasi.
“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Gorontalo yang berkenan hadir dalam uji publik Monev KIP 2026. Kehadiran beliau sangat berpengaruh. Artinya, ada komitmen dari pimpinan badan publik agar keterbukaan informasi ini semakin baik ke depan,” kata Trizal yang turut mendampingi gubernur.
Dalam paparannya, Gusnar Ismail menjelaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperbaiki kualitas keterbukaan informasi publik. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah melakukan pembenahan menyeluruh setelah Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sangat rendah pada penilaian tahun 2025.
Saat itu, Gorontalo hanya mencatatkan 19 poin dengan predikat tidak informatif. Kondisi tersebut menjadi evaluasi sekaligus pemicu bagi Dinas Kominfo dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pembenahan.
Hasilnya mulai terlihat pada penilaian tahun 2026. Melalui kerja bersama seluruh OPD, nilai pengisian kuesioner meningkat menjadi 67,92 poin.
Trizal menjelaskan, angka tersebut baru merupakan hasil penilaian pengisian kuesioner. Jika ditambahkan dengan bobot 20 persen dari kehadiran dan presentasi gubernur dalam tahapan uji publik, pihaknya optimistis nilai akhir dapat mencapai 87,92 poin.
“Kami yakin nilainya bisa maksimal di angka 87,92 dengan predikat menuju informatif,” tambahnya.
Meski menunjukkan peningkatan, evaluasi dari tim panelis juga memberikan sejumlah catatan penting. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain dukungan alokasi anggaran bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Komisi Informasi Provinsi. Selain itu, belum terlaksananya proses seleksi komisioner baru Komisi Informasi Provinsi akibat keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi turut menjadi perhatian.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dibangun melalui komitmen dan kelengkapan administrasi. Dibutuhkan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta pembiayaan yang memadai agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Trizal menegaskan, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi pihaknya untuk berhenti melakukan pembenahan. Dinas Kominfo dan Statistik terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui pembinaan PPID di setiap OPD, pengembangan layanan informasi digital, hingga fasilitasi terhadap Komisi Informasi Provinsi dalam penanganan sengketa informasi.
“Terlepas dari anggaran, kami di Kominfo sudah berupaya maksimal agar keterbukaan informasi publik ini semakin baik. Misalnya dengan terus membina PPID di OPD, menghadirkan layanan informasi digital, termasuk memfasilitasi KI Provinsi terkait penanganan sengketa informasi,” pungkasnya.
Peningkatan nilai dari 19 poin menjadi 67,92 poin menjadi gambaran adanya perubahan dalam tata kelola keterbukaan informasi di Gorontalo. Namun, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi secara mudah, cepat, dan transparan. Sebab, pemerintahan yang terbuka bukan hanya tentang memperoleh predikat informatif, melainkan tentang membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.
About the Author
