Editorial:
Jakarta – Di tengah tekanan ekonomi global yang masih membayangi perekonomian daerah serta Efisiensi Anggaran, Provinsi Gorontalo justru menorehkan prestasi gemilang. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Gorontalo berhasil meraih peringkat keempat nasional dalam TPID Award 2026 sekaligus menjadi yang terbaik di Pulau Sulawesi. Capaian ini menempatkan Gorontalo sebagai satu-satunya provinsi di Sulawesi yang menembus lima besar nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center, Kamis (24/9/2026). Acara itu dihadiri Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Dalam Negeri. Penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mewakili Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Prestasi di Panggung Nasional
TPID Gorontalo meraih peringkat keempat secara nasional, berada di bawah Provinsi Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Posisi itu bukan sekadar angka. Ia menjadi penanda bahwa pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di provinsi berjuluk Bumi Serambi Madinah tidak sekadar berjalan, tetapi berlari.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap pengendalian inflasi. Komitmen itu diterjemahkan menjadi sejumlah program konkret, seperti Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi (BLP3G) dan pasar murah bersubsidi.
“Bapak Gubernur Gusnar dan Ibu Wagub Idah Syahidah menaruh komitmen yang kuat terhadap pengendalian inflasi di Gorontalo. Beberapa program memang diarahkan untuk itu, seperti BLP3G dan pasar murah bersubsidi,” jelas Sofian.
Sofian menegaskan, penghargaan ini merupakan bukti kerja keras dan sinergi pemerintah daerah mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, TNI, Polri, serta instansi lainnya. Menurutnya, pengendalian inflasi bukan semata soal angka, melainkan menyangkut daya beli masyarakat kecil.
Program BLP3G dan pasar murah bersubsidi menjadi instrumen yang menyentuh langsung kebutuhan rumah tangga, terutama kelompok rentan yang paling terdampak gejolak harga. Inilah yang membuat capaian Gorontalo memiliki makna sosial-ekonomi yang lebih dalam, bukan hanya trofi di atas panggung.
Data yang Bicara
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren inflasi Gorontalo dalam tiga bulan terakhir berada pada jalur yang menggembirakan. Pada Juni 2026, inflasi Gorontalo tercatat 4,77 persen, atau 1,43 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 3,34 persen. Bulan Juli 2026, inflasi Gorontalo turun menjadi 2,95 persen, hanya terpaut 0,07 persen dari rata-rata nasional 2,88 persen. Sementara pada Agustus 2026, inflasi Gorontalo sebesar 3,36 persen, hanya 0,17 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional 3,19 persen.
Angka-angka itu menunjukkan bahwa meskipun Gorontalo belum sepenuhnya menyamai capaian nasional, jarak yang semakin tipis menjadi indikasi perbaikan struktural. Tren penurunan dan stabilisasi harga pangan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
Keberhasilan Gorontalo di panggung nasional bukan sekadar simbol. Ia adalah cermin dari tata kelola yang serius, kolaborasi yang erat, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun, penghargaan hanyalah titik awal. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi, memperluas dampak program, dan memastikan stabilitas harga benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dari pasar tradisional hingga pelosok desa.
“Sekembalinya dari kegiatan ini kami akan melaporkan ke Bapak Gubernur terkait hasil TPID Award. Semoga sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin lintas sektor dapat terus kita jaga dan tingkatkan di tahun yang akan datang,” pungkas Sofian.
Dengan capaian ini, Gorontalo membuktikan bahwa daerah tidak hanya mampu menjadi penonton dalam dinamika ekonomi nasional. Jika prestasi ini dirawat, Gorontalo bukan tidak mungkin menjadi rujukan pengendalian inflasi bagi daerah lain di Indonesia.
About the Author
