GORONTALO — Gubernur Gorontalo Dr. Gusnar Ismail menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengurangi program-program seremonial dan menggantinya dengan program yang menyentuh esensi kerakyatan. Instruksi itu disampaikan saat Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/9/2026).
Menurut Gubernur, anggaran daerah harus difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar acara formalitas. Ia menilai program seremonial yang tidak memiliki nilai tambah bagi rakyat perlu dievaluasi dan dialihkan ke sektor yang lebih mendesak.
“Program seremonial harus dikurangi. APBD jangan habis untuk kegiatan yang hanya bersifat formalitas. Kita harus memastikan belanja daerah benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” kata Gusnar dalam sidang paripurna tersebut.
Ia menegaskan, jika ada OPD yang tetap ingin menyelenggarakan event, kegiatan itu tidak boleh menggunakan dana APBD. Pembiayaannya harus berasal dari sponsor swasta atau BUMN. Menurutnya, model itu lebih sehat karena tidak membebani keuangan daerah.
“Kalaupun ada program event, itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi menggunakan dana dari sponsor swasta atau BUMN. Event boleh, tetapi jangan pakai APBD. Carilah dukungan sponsor,” ujarnya.
Gusnar mencontohkan penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon yang menurutnya murni menggunakan anggaran dari sponsorship. Ia menyebut event tersebut sebagai contoh kegiatan yang tidak membebani APBD, tetapi tetap mampu menggerakkan partisipasi publik dan ekonomi daerah.
“Gorontalo Half Marathon itu murni menggunakan anggaran dari sponsorship. Tidak menggunakan APBD. Ini model yang bisa ditiru untuk event-event lain,” jelasnya.
Gubernur berharap kebijakan itu membuat APBD lebih produktif dan tepat sasaran. Program yang menyentuh esensi kerakyatan, lanjutnya, harus menjadi prioritas, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM, pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan layanan publik lainnya.
Ia juga meminta setiap OPD mengevaluasi program dan kegiatan yang selama ini dijalankan. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk acara seremonial diminta dialihkan untuk kegiatan yang memiliki dampak sosial dan ekonomi nyata bagi masyarakat.
“Belanja daerah harus menghasilkan manfaat nyata. Jangan hanya kegiatan yang selesai acara lalu selesai. Harus ada dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” tegas Gusnar.
Di hadapan anggota DPRD, Gubernur juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan BUMN dalam membiayai kegiatan publik yang bersifat event. Dengan begitu, APBD dapat lebih leluasa digunakan untuk program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Sidang paripurna itu menjadi ruang konsolidasi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun arah kebijakan belanja daerah. Dukungan legislatif dinilai penting agar program OPD selaras dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat Gorontalo.
About the Author
