Editorial:
Pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya bertumpu pada besarnya potensi sumber daya alam. Lebih dari itu, kemampuan mengolah potensi menjadi produk bernilai tambah, memperluas akses pasar, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif menjadi faktor penentu daya saing ekonomi. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya memperkuat sinergi dengan dunia usaha melalui temu eksportir yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di Domestique Resto, Kota Gorontalo, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi capaian ekspor, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus membahas peluang hilirisasi berbagai potensi unggulan daerah. Agenda tersebut mencerminkan pentingnya pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan rantai nilai, efisiensi distribusi, dan peningkatan nilai tambah komoditas lokal.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menghadiri pertemuan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Bea Cukai, Kepala BLU UPBU Djalaluddin Gorontalo, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Forum ini juga melibatkan 16 pimpinan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Gorontalo. Kehadiran unsur pemerintah, lembaga pendukung perekonomian, dan pelaku usaha tersebut memperlihatkan bahwa penguatan ekspor membutuhkan koordinasi lintas sektor, bukan semata-mata upaya individual perusahaan.
Dalam perspektif ekonomi dan bisnis, ekspor merupakan salah satu instrumen penting untuk memperluas pasar, meningkatkan aktivitas produksi, serta memperkuat kontribusi sektor usaha terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kemampuan menembus pasar internasional sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, mulai dari ketersediaan bahan baku, efisiensi biaya logistik, kelancaran transportasi, hingga kepastian regulasi. Hambatan pada salah satu mata rantai tersebut dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing produk di pasar global.
Karena itu, Gubernur Gusnar menyambut baik forum yang mempertemukan pemerintah dengan para pelaku usaha sebagai sarana untuk menyerap aspirasi dan mengidentifikasi persoalan secara langsung. Ia berharap temu eksportir tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan berkembang menjadi forum berkelanjutan yang membahas persoalan secara tematik, terukur, dan berorientasi pada penyelesaian.
“Kita dalam pemerintahan pada kaitannya harus berdasarkan tematik dalam memecahkan masalah. Kalau cuma berpidato semua bisa, tetapi menyelesaikan yang di lapangan, ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi,” ujar Gusnar.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pergeseran pendekatan pemerintahan dari sekadar penyampaian kebijakan menuju penyelesaian masalah yang dihadapi dunia usaha. Dalam praktiknya, dialog antara pemerintah dan perusahaan perlu diterjemahkan menjadi identifikasi hambatan, penetapan prioritas, pembagian tanggung jawab antarinstansi, serta pemantauan tindak lanjut. Dengan demikian, forum bisnis dapat menghasilkan manfaat konkret bagi kelangsungan investasi dan pengembangan usaha.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian ialah regulasi. Kepastian aturan dan efektivitas pelayanan publik merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan investor. Pelaku usaha membutuhkan lingkungan kebijakan yang jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan biaya tambahan akibat prosedur yang berlarut-larut. Ketika regulasi justru menjadi penghambat, pemerintah daerah dituntut mampu mengidentifikasi persoalan, mengoordinasikan instansi terkait, dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Gusnar menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap memfasilitasi penyelesaian hambatan regulasi yang mengganggu kelancaran kegiatan usaha. Pemerintah juga membuka ruang mediasi apabila perusahaan menghadapi pemberitaan negatif atau informasi tidak benar yang berpotensi memengaruhi reputasi dan keberlangsungan operasionalnya.
“Jadi, regulasi saya nyatakan Anda tidak perlu khawatir. Jika ada regulasi-regulasi yang menghambat proses kelancaran bisnis, segera serahkan kepada kami, kita akan pilah satu-satu segera diselesaikan,” tegas Gusnar.
Komitmen tersebut menjadi penting karena iklim investasi tidak hanya dibentuk oleh insentif ekonomi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan kepercayaan antara pemerintah dengan dunia usaha. Meski demikian, efektivitas komitmen itu pada akhirnya akan ditentukan oleh kecepatan respons, kejelasan mekanisme penyelesaian, serta hasil nyata yang dirasakan perusahaan. Bagi investor, kepastian proses dan konsistensi kebijakan merupakan bagian penting dari perhitungan risiko bisnis jangka panjang.
Di luar persoalan ekspor dan regulasi, agenda hilirisasi menjadi salah satu isu strategis dalam pembahasan pengembangan ekonomi Gorontalo. Hilirisasi memiliki arti penting karena memungkinkan komoditas yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau produk bernilai tambah rendah untuk diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Proses ini berpotensi memperluas kegiatan industri, menciptakan peluang kerja, memperkuat keterkaitan antarsektor, dan meningkatkan manfaat ekonomi yang tinggal di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gusnar turut memaparkan perkembangan rencana hilirisasi industri ayam di Provinsi Gorontalo. Tahapan yang sedang ditunggu berkaitan dengan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara mengenai lokasi yang akan disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian proses pertanahan tersebut menjadi bagian penting dari tahapan administrasi sebelum proyek bergerak menuju tahap berikutnya.
Setelah proses tersebut tuntas, tahapan selanjutnya direncanakan mencakup penerbitan dokumen pertanahan yang sesuai, penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), serta penandatanganan kontrak kerja sama dengan PT Berdikari. Kejelasan status dan pemanfaatan lahan merupakan salah satu prasyarat penting bagi realisasi investasi, sebab keputusan bisnis membutuhkan kepastian mengenai aspek legal, kesiapan lokasi, dan kelayakan operasional proyek.
Pengembangan hilirisasi ayam juga perlu dilihat dalam kerangka pembangunan rantai pasok yang terintegrasi. Keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh tersedianya lahan atau terbangunnya fasilitas produksi, tetapi juga oleh kesinambungan pasokan bahan baku, kesiapan infrastruktur, akses distribusi, kepastian pasar, serta kemampuan menjaga efisiensi biaya. Apabila seluruh komponen tersebut dikelola secara terpadu, hilirisasi berpeluang menjadi penggerak aktivitas ekonomi baru dan memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal.
About the Author
