Makassar – Memperkuat konektivitas antardaerah menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pemerintah Provinsi Gorontalo sepakat membangun kerja sama perdagangan untuk memperluas distribusi komoditas unggulan kedua daerah.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua provinsi melalui misi dagang sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan Sulawesi Selatan. Sejumlah sektor yang menjadi ruang lingkup kesepakatan meliputi perdagangan cabai dan bawang merah, fasilitasi pengembangan sektor pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, serta pengembangan sektor perdagangan.
Bagi Sulawesi Selatan, kerja sama ini menjadi peluang memperluas jangkauan pemasaran hasil pertanian ke kawasan Gorontalo. Selama ini, komoditas unggulan Sulsel telah dipasarkan ke sejumlah daerah, termasuk Kalimantan. Kini, Gorontalo diproyeksikan menjadi salah satu pasar potensial bagi produk pertanian dari daerah tersebut.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, komoditas cabai dan bawang merah dari sejumlah kabupaten, seperti Enrekang, Bulukumba, dan Bone, diharapkan dapat dipasarkan ke Gorontalo melalui skema misi dagang.
“Kita harapkan barang-barang kita di Sulsel, seperti cabai dan bawang merah dari Enrekang, Bulukumba, dan Bone, bisa dikirim ke Gorontalo melalui misi dagang,” ujar Andi Sudirman.
Namun, kerja sama perdagangan antardaerah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang dan perluasan pasar. Kelancaran distribusi serta efisiensi biaya transportasi menjadi faktor penting agar komoditas yang diperdagangkan tetap kompetitif ketika tiba di daerah tujuan.
Karena itu, kedua pemerintah daerah akan memperhitungkan kapasitas penyimpanan, kebutuhan pasar, serta biaya pengiriman. Bahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka peluang memberikan dukungan subsidi transportasi apabila diperlukan untuk menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga.
“Kita akan menghitung berapa kebutuhan biaya transportasi dalam satu kali misi dagang. Ketika memang sangat dibutuhkan dan harga cukup tinggi, di situlah pemerintah membantu. Fungsi pemerintah selain mendorong misi dagang, juga menjaga stabilitas harga di kawasan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memandang kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk membangun konektivitas ekonomi kawasan, terutama dalam memperkuat ketahanan pasokan pangan dan mengendalikan inflasi.
Menurutnya, stabilitas harga tidak bisa dilepaskan dari kepastian ketersediaan pasokan. Ketika distribusi berjalan baik dan kebutuhan komoditas strategis dapat dipenuhi, gejolak harga di pasar diharapkan bisa ditekan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menjaga daya beli masyarakat.
“Tujuan utamanya membangun konektivitas, terutama kerja sama kawasan di Sulsel untuk mengendalikan inflasi. Kalau inflasi tidak terlalu besar, tidak fluktuatif, saya kira masyarakat tetap punya daya beli yang kuat. Oleh sebab itu, kita pemerintah menyediakan pasokan yang cukup,” ungkap Gusnar.
Ia menegaskan, cabai dan bawang merah menjadi dua komoditas prioritas dalam kerja sama tersebut. Kedua komoditas ini memiliki peran penting dalam kebutuhan konsumsi masyarakat dan kerap menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi daerah.
Melalui kesepakatan tersebut, Gorontalo diharapkan memiliki kepastian akses pasokan dari Sulawesi Selatan, terutama ketika kebutuhan pasar meningkat pada periode tertentu.
“Saya dan Pak Gubernur Sulsel membuka MoU ini karena paling tidak kita mendapatkan dua komoditas ini, cabai dan bawang merah. Paling tidak kita bisa memprediksi waktu-waktu tertentu ketika komoditas itu dibutuhkan,” tambahnya.